Mendes PDTT mendorong pengelolaan Dana Desa (DD) secara transparan.

www.kodim0803.tni-ad.mil.id – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menterides PDTT) Eko Putro Sandjojo mendorong pengelolaan Dana Desa (DD) secara transparan, seperti dilakukan Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun. Sisi lain DD jangan hanya diperuntukkan pembangunan fisik atau infrastruktur saja, tapi juga pemberdayaan masyarakat hingga pelatihan. Saya minta transparansi perlu dilakukan, agar masyarakat dapat melihat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dilakukan pihak desa. Tidak usah takut untuk transparan, tetap laksanakan, pajang terus laporan seperti ini,” ujarnya saat melakukan peninjauan pelaksanaan pemanfaatan SD di Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, dalam kegiatan tersebut turut hadir Pabung Kodim 0803/Madiun, Senin (26/9).

Ia juga meminta agar DD tidak hanya untuk pembangunan fisik saja, tapi juga pemberdayaan hingga pelatihan untuk masyarakat. Lalu, perlu juga pembentukan BUMDes, guna mendukung pengentasan kemiskinan dan pendapatan asli desa. “Segera dirikan BUMDes bisa kerjasama dengan koperasi maupun Bank sekitar,” ujarnya penuh harap.

Hal lain, tambahnya, agar Desa fokus pada komoditi tertentu bisa memiliki nilai ekonomi, seperti seni budaya, pertanian, kuliner, agro wisata, wisata alam dan lainnya. “Banyak desa memiliki BUMDes, bisa berkembang pesat. Bahkan, hasil dari BUMDes melebihi dana diperoleh dari pemerintah. Begitu juga, jika bisa mengembangkan potensi Desa,” ujarnya.

Kepala Desa Metesih Paijo melaporkan pembangunan Desa dari DD tahun 2015 dan 2016, namun belum memliki BUMDes. “Kami sudah ajukan pembentukan BUMDes, pak,” jelasnya. Mendengar itu, Mendes PDTT meminta segera diwujudkan dalam mendukung pembangunan, sekaligus pendapatan Desa.

Menyinggung jumlah Desa sangat tertinggal dan sangat tertinggal dari 74 ribu lebih Desa, jumlah Desa berkembang atau maju kurang 50℅. “Kemenkes PDTT berusaha maksimal agar Desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi maksimal. Hal itu, juga didukung Kementerian lain, agar dapat maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, saat di Pendopo Muda Graha Kab. Madiun dalam pertemuan dengan Kepala Desa se-Kab. Madiun. “Saya laporkan, jumlah BUMDes di Kab. Madiun saat ini baru ada di 27 Desa dari 198 Desa. Saya targetkan tahun depan (2017) nanti, seluruh Desa memiliki BUMDes. Syarat pembentukan BUMDes didukung 5℅ dari DD. Ia juga sependapat DD tidak semata untuk pembangunan fisik, tapi juga non fisik seperti pelatihan, pemberian ketrampilan, kesehatan hingga mendirikan BUMDes. “Saya yakin pembangunan fisik bisa selesai dalam 2-3 tahun. Setelah seluruh fisik terpenuhi, hanya menyisakan perbaikan. “Maka, perlu dipikirkan upaya lain menunjang kesejahteraan rakyatnya. Munculkan ikon Desa dan lainnya,” ujar Bupati Madiun.

Dalam kesempatan sama, Mendes PDTT menyerahkan sejumlah bantuan antara lain program revitalisasi Pasar Desa untuk 2 Desa @ Rp. 100 juta, program pengembangan dan penguatan BUMDes untuk 10 Desa @ Rp. 50 juta dan lainnya. Mendes PDTT juga melakukan dialog dengan para Kades dan melihat hasil sejumlah UMKM di Pendopo Muda Graha Kab. Madiun. (Team MC Kodim 0803/Madiun)